Kendari – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas lebih lanjut.
Raperda tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kota Kendari Subhan, yang disaksikan wakil ketua serta anggota DPRD lainnya melalui rapat paripurna DPRD Kota Kendari. Turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Kendari, bertempat di aula Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (10/9/2023).
Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengungkapkan, tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Kendari tahun 2023-2026.
“Penyampaian Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 ini telah mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari tahun 2024 yang telah dilakukan sinkronisasi dengan rencana kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan rencana kerja Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Selain itu, Asmawa mengungkapkan, tema pembangunan Kota Kendari pada tahun 2024 adalah “Penguatan daya saing ekonomi dan sosial melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur tangguh bencana serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbasis masyarakat”.
Tema tersebut diselaraskan dengan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 yaitu “Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM yang unggul dan kompetitif”, dan rencana kerja Pemerintah Pusat yaitu “Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.
“Sinkronisasi tema tersebut, merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan keselarasan pembangunan pusat dan daerah, melalui program kegiatan sinergi berkesinambungan dengan mengedepankan pendekatan Money Follow Program yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,”kata Asmawa.
