Kendari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan tegas menolak hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid.
Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, menyatakan Kadin Sultra bersama 20 Kadin Daerah dan asosiasi pengusaha yang berafiliasi dengan Kadin menentang keras hasil Munaslub tersebut. Menurutnya, Munaslub yang mendukung Anindya Bakrie tidak sah dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
“Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan ilegal yang bertentangan dengan aturan organisasi. Tindakan semacam ini merusak marwah Kadin sebagai wadah dunia usaha,” tegas Anton Timbang.
Munaslub tersebut digelar pada Sabtu, 14 September 2024, di Jakarta, yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum menggantikan Arsjad Rasjid. Namun, penunjukan ini menuai penolakan dari sejumlah Kadin Daerah.
Arsjad Rasjid sebelumnya sempat mundur dari posisinya saat dipercaya menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Setelah pasangan tersebut kalah, Arsjad kembali mengambil alih kepemimpinannya di Kadin, yang seharusnya ia jabat hingga 2026, berdasarkan keputusan Munas Kadin pada 2021.
Penolakan terhadap Munaslub versi Anindya Bakrie juga datang dari Kadin Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. (Rls)
