Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari kembali menyoroti kinerja PDAM terkait permasalahan pengelolaan air bersih yang tidak kunjung selesai.
Anggota Komisi III DPRD Kendari, Husein Mahmud, usai rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kendari terhadap RPD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kendari tahun 2022 pada Senin (3/7/23) mengatakan, bahwa pihak DPRD Kendari telah memperjuangkan persoalan air bersih tersebut selama bertahun-tahun. Menurutnya, air yang dikonsumsi masyarakat tidak layak.
” Kadang-kadang keruh, kadang-kadang zat kapurnya terlalu tinggi. Sehingga masyarakat itu sering saya dapati bahkan saya saksikan sementara mereka memasak itu langsung mengepul zat kapurnya,” ucap Husein.
Kata dia, saat ini PDAM belum maksimal melayani masyarakat dan terkadang hanya mengalir dua kali dalam seminggu. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
DPRD Kendari saat ini sedang berupaya untuk mengalokasikan anggaran untuk pelayanan maksimal dari PDAM. Pasalnya, anggaran Rp10 Miliar rupiah belum maksimal dilaksanakan oleh PDAM .
” Selama ini dia baik-baik saja. Tapi nyatanya dalam operasionalnya tidak kunjung tuntas juga masalahnya,” tambahnya.
DPRD Kendari telah beberapa kali melakukan hearing tentang persoalan tersebut. Namun Husein mengatakan bahwa alasan dari pihak PDAM Kendari selalu ada kebocoran, ada pipa yang tidak bisa melengkung dan sebagainya.
Setelah di audit lebih lanjut, Husein mengatakan bahwa ternyata ada tanda tanya di situ. Ada temuan awal sebanyak Rp2 Miliar dari anggaran yang telah dialokasikan pada 2022 sebanyak Rp10 Miliar.
